Oleh : Tengget Digoel

Merauke, Bodipost – Pemekaran Kabupaten Muyu (direncanakan lepas dari Boven Digoel) yang diperjuangkan oleh segelintir orang dengan mengatasnamakan masyarakat Muyu dan Wambon di distrik Mindiptanah dan Waropko saat ini sudah di ambang pintu. Kabupaten tersebut sudah menjadi agenda prioritas DPR-RI dan Depdagri dan diperkirakan akan diumumkan dalam minggu kedua bulan ini.

“Kita semua berharap, SK Kabupaten Muyu bisa dieksekusi tanggal 15 Oktober 2008 ini supaya Kabupaten Muyu yang kita perjuangkan bisa terbentuk segera,” ungkap Marthinus Torip, seorang tokoh pemekaran kabupaten Muyu di Merauke.

Adapun alasan pembentukan kabupaten Muyu, menurut Torip, adalah karena ia dan kelompoknya mengalami kesulitan dalam mengekspresikan kemampuan mereka di kabupaten Boven Digoel lantaran Kabupaten pecahakan dari Merauke tersebut dipimpin oleh orang bodoh.

“Adik Yusak orangnya bodoh, jadi buat apa kita bertengkar dengan dia. Kalau kita memperebutkan kursi bupati Boven Digoel atau mengusulkan sebuah model pembangunan yang tepat buat kemajuan rakyat, Yusak Yaluwo tidak akan dengar. Dia lebih dengar orang pendatang daripada kami, dan kami pikir orang bodoh seperti dia tidak pantas diajak berdemokrasi karena dia akan main kekerasan,” jelasnya panjang lebar.

Tokoh pemekaran Muyu lainnya, Robby Kamitik, mengatakan, Yusak Yaluwo saat ini dicongar seperti kerbau oleh orang-orang Manado, Toraja dan Kei. “Saya baru lihat ada orang Papua Selatan yang bodoh, dicongar seperti kerbau dan senang menjilat pantat istrinya, ipar-iparnya dan umumnya orang luar dari Manado, Toraja dan Kei,” ungkap Kamitik dengan nada emosi ketika ditemui Bodipost di kediamannya di Merauke.

Alasan Torip dan Kamitik rupanya hanyalah sebuah pembohongan untuk menutupi tujuan sebenarnya dari pemekaran kabupaten Muyu. Sama seperti setiap pemekaran distrik, kabupaten dan provinsi di Papua, pemekaran kabupaten Muyu bertujuan untuk pertama, mengenyangkan perut imperialisme Amerika; kedua, memperkuat struktur teritorial TNI-Polri; ketiga, memperluas jangkauan birokrasi NKRI; keempat, memperluas gurita bisnis kaum pemodal dan kelima, mempercepat pencaplokan tanah Papua oleh kaum pendatang.

“Kelima tujuan ini selalu dibungkus dengan berbagai bahasa indah seperti memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah, mensejahterahkan orang asli Papua untuk menipu rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke agar mereka menerima pemekaran sebagai sebuah berkat dari Tuhan atau leluhur mereka yang patut disyukuri,” tutur seorang Mahasiswa asal suku Muyu kepada Bodipost di Jayapura belum lama ini.

Upaya penolakan pemekaran kabupaten Muyu pernah dilakukan pada tahun 2006 oleh masyarakat setempat dengan mahasiswa Muyu-Wambon di Jayapura sebagai penggerak. Tetapi, langkah suci tersebut disabotase dan dibelokkan oleh kelompok kepentingan tertentu untuk keperluan kompromi politik diantara sesama pejabat, bagi-bagi uang dan kampanye terselubung menjelang Pemilu 2009 dan Pilkada Boven Digoel 2010.***